Dublin Core
Title
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TOTAL PENERIMAAN KAS DARI KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT DINAS PENDAPATAN PROPINSI JAWA TIMUR DI SURABAYA SELATAN
Subject
Penerimaan PKB, Denda PKB, BBNKB, Pencairan Tunggakan dan Total Penerimaan Kas dari Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
Description
Penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaran urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup.
Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan daerah propinsi dan merupakan salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 menyebutkan bahwa komponen pajak propinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas Air (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
Dalam meningkatkan PAD berbagai upaya Pemprop dilakukan dengan membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menyangkut kemudahan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Salah satu kebijakan tersebut adalah Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air. Pemutihan ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan kembali obyek pajak yang selama ini oleh Wajib Pajak ditunda pembayaran pajaknya hingga melebihi masa kedaluwarsa.
Dalam penelitian yang dilakukan, penulis melakukan analisis dengan menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Analisa ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh Penerimaan PKB, Denda PKB, BBNKB dan Pencairan Tunggakan terhadap Total Penerimaan Kas dari Kebijakan Pemutihan Kendaraan Bermotor .
Hasil analisis yang dilakukan dengan variabel dependen Total Penerimaan Kas dengan variabel independen Penerimaan PKB, Denda PKB dan Pencairan Tunggakan pada saat Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor diberlakukan secara gabungan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Namun bila diuji secara parsial maka Penerimaan PKB mempunyai pengaruh sangat signifikan 90,6%,Denda PKB 0,3%, BBNKB 32,9% sedangkan untuk Pencairan Tunggakan 0,9%.
Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan daerah propinsi dan merupakan salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 menyebutkan bahwa komponen pajak propinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas Air (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
Dalam meningkatkan PAD berbagai upaya Pemprop dilakukan dengan membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menyangkut kemudahan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Salah satu kebijakan tersebut adalah Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air. Pemutihan ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan kembali obyek pajak yang selama ini oleh Wajib Pajak ditunda pembayaran pajaknya hingga melebihi masa kedaluwarsa.
Dalam penelitian yang dilakukan, penulis melakukan analisis dengan menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Analisa ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh Penerimaan PKB, Denda PKB, BBNKB dan Pencairan Tunggakan terhadap Total Penerimaan Kas dari Kebijakan Pemutihan Kendaraan Bermotor .
Hasil analisis yang dilakukan dengan variabel dependen Total Penerimaan Kas dengan variabel independen Penerimaan PKB, Denda PKB dan Pencairan Tunggakan pada saat Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor diberlakukan secara gabungan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Namun bila diuji secara parsial maka Penerimaan PKB mempunyai pengaruh sangat signifikan 90,6%,Denda PKB 0,3%, BBNKB 32,9% sedangkan untuk Pencairan Tunggakan 0,9%.
Creator
Dra. ENI WIDHAJATI, M.Ak