Dublin Core
Title
EVALUASI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DARI TAMAN ALOON - ALOON
KABUPATEN TULUNGAGUNG
PEDAGANG KAKI LIMA DARI TAMAN ALOON - ALOON
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Subject
Sektor Informal,Penataan dan Pemberdayaan PK-5
Description
Tatkala industrialisasi pesat berkembang hingga di aras lokal, kualifikasi yang dapat ditawarkan pada kelompok ini pada umumnya hanya sebatas pekerja kasar. Kegiatan ekonomi pada sektor informal mulai banyak digeluti oleh masyarakat akibat adanya krisis pada sektor ekonomi, dan salah satunya adalah menjamurnya pedagang kaki lima.
Menurut Alisjahbana (2003 : 22 ) bahwa beraneka ragam permasalahan sosial yang dihadapi oleh kota – kota besar salah satunya adalah dikarenakan kota tersebut tumbuh secara pesat namun tidak cukup besar adanya kesempatan bekerja sehingga membuat kegiatan perekonomian informal dipandang sebagai solusinya.
Pedagang kaki lima memang dianggap mampu menjadi solusi bagi ketersediaan pekerjaan dan tidak bisa dianggap remeh. Akan tetapi, keberadaan para PK-5 ini ternyata membawa dampak positif dan negatif dimana pedagang kaki lima ini bisa menjadi pilihan tempat bekerja yang sangat luas dan di lain pihak keindahan dan ketertiban di lingkungan kota terutama sekitar aloon-aloon menjadi terganggu. Hal ini membuat pemerintag daerah harus membuat aturan terkait hal tersebut.
1Pemerintah1Kabupaten Tulungagung dengan mengacu pada 1Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 7 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, senantiasa melakukan penataan dalam 1memberikan pembinaan kepada pedagang kaki lima, agar PK-51dalam menjalankan kegiatannya tidak menganggu keindahan dan kenyamanan kota dan menjaga keseimbangan kegiatan PK-51dengan kepetingan umum.1Dalam upaya penataan pedagang kaki lima, langkah besar pernah dilakukan Pemerintah Kabupan Tulungagung yaitu pada saat relokasi pedagang kaki lima aloon-aloon 1Tulungagung ke pujasera pasar ngemplak dan dilanjutkan dengan relokasi ke area Ngrowo Water Front yang berada di seputar sungai Ngrowo
1Berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah untuk memperindah kota dengan menata keberadaan pedagang kaki lima tersebut. 1Akan tetapi, para 1pedagang tersebut 1juga membutuhkan tempat sebagai ruang sosial yang justru seringkali tidak diindahkan di dalam perencanaan kota sehingga tidak jarang penataan ini malah menimbulkan penolakan dari pedagangan sendiri karena malah menjauhkan mereka dari keramaian kegiatan perekonomian masyarakat.1
1Melihat dilema dalam penataan pedagang kaki lima ini maka diperlukan strategi di dalam penataan pedagang kaki lima agar bisa tetap bertahan dan tidak menggangu di dalam perencanaan kota mengingat PK-51juga memberikan manfaat yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).Pemda 1juga perlu melibatkan pihak lain di dalam pemberdayaan sektor informal ini agar mereka bisa mandiri secara ekonomi.
Menurut Alisjahbana (2003 : 22 ) bahwa beraneka ragam permasalahan sosial yang dihadapi oleh kota – kota besar salah satunya adalah dikarenakan kota tersebut tumbuh secara pesat namun tidak cukup besar adanya kesempatan bekerja sehingga membuat kegiatan perekonomian informal dipandang sebagai solusinya.
Pedagang kaki lima memang dianggap mampu menjadi solusi bagi ketersediaan pekerjaan dan tidak bisa dianggap remeh. Akan tetapi, keberadaan para PK-5 ini ternyata membawa dampak positif dan negatif dimana pedagang kaki lima ini bisa menjadi pilihan tempat bekerja yang sangat luas dan di lain pihak keindahan dan ketertiban di lingkungan kota terutama sekitar aloon-aloon menjadi terganggu. Hal ini membuat pemerintag daerah harus membuat aturan terkait hal tersebut.
1Pemerintah1Kabupaten Tulungagung dengan mengacu pada 1Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 7 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, senantiasa melakukan penataan dalam 1memberikan pembinaan kepada pedagang kaki lima, agar PK-51dalam menjalankan kegiatannya tidak menganggu keindahan dan kenyamanan kota dan menjaga keseimbangan kegiatan PK-51dengan kepetingan umum.1Dalam upaya penataan pedagang kaki lima, langkah besar pernah dilakukan Pemerintah Kabupan Tulungagung yaitu pada saat relokasi pedagang kaki lima aloon-aloon 1Tulungagung ke pujasera pasar ngemplak dan dilanjutkan dengan relokasi ke area Ngrowo Water Front yang berada di seputar sungai Ngrowo
1Berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah untuk memperindah kota dengan menata keberadaan pedagang kaki lima tersebut. 1Akan tetapi, para 1pedagang tersebut 1juga membutuhkan tempat sebagai ruang sosial yang justru seringkali tidak diindahkan di dalam perencanaan kota sehingga tidak jarang penataan ini malah menimbulkan penolakan dari pedagangan sendiri karena malah menjauhkan mereka dari keramaian kegiatan perekonomian masyarakat.1
1Melihat dilema dalam penataan pedagang kaki lima ini maka diperlukan strategi di dalam penataan pedagang kaki lima agar bisa tetap bertahan dan tidak menggangu di dalam perencanaan kota mengingat PK-51juga memberikan manfaat yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).Pemda 1juga perlu melibatkan pihak lain di dalam pemberdayaan sektor informal ini agar mereka bisa mandiri secara ekonomi.
Creator
LAILY PURNAWATI,S.IP, M.SiP, Drs. ANDRI WAHYUDI, M.Si
Publisher
Universitas Tulungagung