Dublin Core
Title
PERSPEKTIF HUKUM REGULASI PENGGELOLAAN SAMPAH
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
Subject
REGULASI PENGGELOLAAN SAMPAH
Description
Dampak dari perubahan perilaku dan gaya hidup manusia dalam konsumsi pakai inilah, yang akhirnya melahirkan dan menimbulkan berbagai jenis atau berbagai macam sampah diantaranya seperti sampah kemasan plastik, sampah
kemasan berbahan timbal atau/stenlis, sampah B3 yang mana akan berdampak jangka panjang dan berbahaya bagi lingkungan dan juga kesehatan masyarakat,
dari permasalahan diatas menjadikan suatu gambaran dasar atas lahirnya suatu Peraturan Daerah yang mempunyai nama Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan. Yang mana dari peraturan tersebut, akan digunakan sebagai kontrol, payung hukum dan regulasinya serta digunakan untuk menekan angka timbulan sampah yang ada di Kabupaten Tulungagung, namun bagaimanakah hubungan atau korelasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, apakah mempunyai kesamaan ataukah mempunyai perbedaan, atau apakah bertabrakan menurut Hierarki Perundang-undangan maupun apakah juga tidak bertabrakan dengan Hierarki Perundang-undangan tersebut. Maka dari itu, diperlukan sebuah kajian dan telaah pustaka untuk mengetahui tentang hubungan tersebut, Adapun Rumusan masalah yang diambil oleh penulis sebagai bahan kajian yaitu yang pertama mengenai tinjauan yuridis Pasal 18 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang pengelolaan persampahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan yang
kedua mengenai bentuk upaya untuk menghidupkan pelaksanaan dari Pasal mengenai peran serta masyarakat dan juga Pasal ketentuan membuang sampah.
Dari situlah nanti akan dipaparkan dalam hasil pembahasan dan juga kesimpulan.
kemasan berbahan timbal atau/stenlis, sampah B3 yang mana akan berdampak jangka panjang dan berbahaya bagi lingkungan dan juga kesehatan masyarakat,
dari permasalahan diatas menjadikan suatu gambaran dasar atas lahirnya suatu Peraturan Daerah yang mempunyai nama Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan. Yang mana dari peraturan tersebut, akan digunakan sebagai kontrol, payung hukum dan regulasinya serta digunakan untuk menekan angka timbulan sampah yang ada di Kabupaten Tulungagung, namun bagaimanakah hubungan atau korelasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, apakah mempunyai kesamaan ataukah mempunyai perbedaan, atau apakah bertabrakan menurut Hierarki Perundang-undangan maupun apakah juga tidak bertabrakan dengan Hierarki Perundang-undangan tersebut. Maka dari itu, diperlukan sebuah kajian dan telaah pustaka untuk mengetahui tentang hubungan tersebut, Adapun Rumusan masalah yang diambil oleh penulis sebagai bahan kajian yaitu yang pertama mengenai tinjauan yuridis Pasal 18 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang pengelolaan persampahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan yang
kedua mengenai bentuk upaya untuk menghidupkan pelaksanaan dari Pasal mengenai peran serta masyarakat dan juga Pasal ketentuan membuang sampah.
Dari situlah nanti akan dipaparkan dalam hasil pembahasan dan juga kesimpulan.
Creator
Dr. WIDOWATI, SH, M.Hum
Publisher
LEGAL STANDING JURNAL ILMU HUKUM
Format
TEXT
Language
INDONESIA